Akuntansi Sektor Publik
- Akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa
ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba.
Banyak dipakai organisasi sektor publik, seperti
partai politik, masjid, puskemas, rumah sakit, sekolah, universitas, lembaga
swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.
Laporan yang disajikan harus sesuai dengan standar
akuntansi sektor publik / Standar Akuntansi Pemerintahan.
Akuntansi sektor publik dibedakan atas:
- Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)
- Akuntansi Sosial (Social Accounting)
Akuntansi Pemerintahan
Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan
untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah
kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
Akuntansi pemerintahan dibedakan atas
- Akuntansi pemerintah pusat
- Akuntansi pemerintah daerah/Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang
digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan
pemda.
Agar sesuai dengan tujuan yang mengharuskan
pengelolaan keuangan daerah harus terpisah dengan pusat. Maka, perlu mengatur
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
Akuntansi Sosial
Bidang akuntansi yang khusus untuk diterapkan pada
lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional.
Akuntansi sosial digunakan untuk mencatat peristiwa
ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba.
Banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti
partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan
lembaga swadaya masyarakat.
Organisasi Sektor Publik
Organisasi Sektor publik merupakan bagian dari sitem perekonomian negara
yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik agar dapat mewujudkan
kesejaahteraan bagi masyarakat.
Tujuan organisasi sektor publik à Menyediakan
atau menjual barang dan / jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejah teraan
masyarakat.
Sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for services,
laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintahan berupa utang luar negeri
dan obligasi pemerintah, serta pendapatan yang sah yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
Jenis organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan, organisasi
agama, organisasi sosial, institusi pendidikan, organisasi kesehtaan.
Karakteristik Organisasi Sektor
Publik
●
Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
●
Kegiatannya
berupa pelayanan publik
●
Sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan negara yang diatur dengan ketentuan hukum
●
Pertanggungjawaban
kepada masyarakat dilaporkan melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
- Faktor
ekonomi
- Faktor
Politik
- Faktor
Kultural
- Faktor
Demografi
Perbandingan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta
Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Perbedaan |
Sektor Publik |
Sektor Swasta |
Tujuan organisasi |
Non profit motive |
Profit motive |
Sumber pembiayaan |
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset
negara, dsb. |
Pembiayaan internal: modal sendiri, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal:
utang bank, obligasi, penerbitan saham |
Pertanggungjawaban |
Pertanggungjawaban masyarakat
(publik) |
Pertanggungjawaban kepada pemegang
saham dan kreditor |
Struktur organisasi |
kaku, dan hierarkis |
Fleksibel |
Karakteristik anggaran |
Terbuka untuk publik |
Tertutup untuk publik |
Sistem akuntansi |
Cash accounting |
Accrual accounting |
Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
q Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan
bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan
sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
q Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah
kelangkaan sumber daya
q Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal
dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen
q kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya,
bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi,
dan sebagainya
Tujuan & Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Memberikan informasi untuk mengelola suatu operasi dan
alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
Memberikan informasi bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggung jawab mengelola program dan penggunaan sumber daya yang
menjadi wewenangnya dan pegawai pemerintah melaporkan kepada publik atas hasil
operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
1959-1960an
Sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat
dan pelaksana strategi pembangunan
1970an
Kritikan muncul karena dianggap tidak efisien, tertinggal dengan kemajuan di sektor swasta,
dan sering dijadikan sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi.
1980an
Reformasi di negara industri maju dengan mengadopsi
pendekatan New Publik Management (NPM) dan reinventing government
1991
Pemerintah New Zealand dianggap paling maju dan sukses
dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual kemudian diikuti oleh Jepang,
Italia, dan negara Eropa lainnya.
Bidang-Bidang Terapan Akuntansi Sektor
Publik
Akuntansi Pemerintah
Pusat
Serangkaian prosedur
manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
Akuntansi Pemerintah
Daerah
Meliputi roses mencatat,
menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas
Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten.
Akuntansi Parpol dan LSM
Laporan keuangan yang
dibuat adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye.
Perlakuan akuntansi dan
pelaporan keuangan LSM mengacu PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untuk
Entitas Nirlaba seperti halnya pada Akuntansi Parpol.
Akuntansi Yayasan
Tujuan utama laporan
keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan
para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan
sumber daya bagi yayasan.
Akuntansi Pendidikan dan
Kesehatan
Meliputi pengolahan data
transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga pendidikan.
Akuntansi Kesehatan
merupakan aktivitas yang tidak dapat dipindahkan dengan rangkaian pengelolaan
kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana.
Akuntansi Tempat
Peribadatan
Dilakukan oleh sebuah
organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban-nya dalam mengelola sumber daya
tempat peribadatan.
Pencatatan dilakukan
sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.
Post a Comment
Post a Comment