-->

PERSAMAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Berisi pembahasan terkait dengan persamaan akuntansi pemerintahan. Semoga bermanfaat!


Persamaan Akuntansi

Basis Akuntansi

ü  Kas modifikasi, yaitu kombinasi antara basis kas dan basis akrual.

ü  Realisasi Anggaran dicatat dengan basis kas, digolongkan dan diringkas ke dalam rekening rekening APBN/D (Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan) selanjutnya disajikan dalam laporan perhitungan APBD dan laporan aliran kas.

ü  Untuk penyajian neraca digunakan basis akrual dan memerlukan penyesuaian terhadap rekening rekening APBD tertentu (Belanja Modal dan Pembiayaan) ke rekening aktiva dan ekuitas dana dan kewajiban pemerintah.

Persamaan untuk LRA

Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara Pendapatan Daerah (P) dan Belanja Daerah (B) di satu sisi, dan pembiayaan berupa Penerimaan Daerah (PT) serta Pembiayaan Daerah (PK) pada sisi lainnya.

 

Dalam struktur APBD, selisish antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah (P – B) sama dengan Surplus (S) atau Defisit (D)

P – B = S atau D

Dimana:
P – B = S, jika P lebih besar daripada B

P – B = D, jika P lebih kecil daripada B

ü  Surplus dialokasikan ke Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah (PK). Artinya jika terjadi Surplus, alokasi Surplus tersebut menambah Pembiayaan berupa Pengeluaran Daerah (+PK)

ü  Defisit ditutup dari Pembiayaan berupa Penerimaan Daerah (PT). Artinya penutupan defisit mengurangi Pembiayaan berupa Penerimaan Daerah (-PT)

P – B = S/D

Dikembangkan menjadi :

P – B = - PT + PK

Atau

B + PK = P +PT

Pengakuan

Basis pengakuan pada umumnya ada 2 jenis, yaitu basis kas dan basis akrual. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (PSAP) Nomor 01, transaksi - transaksi yang berhubungan dengan akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan diakui dengan dasar kas (LRA) . Sedangkan transaksi – transaksi yang berhubungan dengan asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dengan dasar akrual. (Neraca).

Pencatatan dalam Akuntansi Keuangan Daerah secara berpasangan, oleh karena itu, berdasarkan logika persamaan dasar akuntansi yang merupakan gabungan dari Persamaan Struktur Neraca Daerah dan Persamaan Struktur APBD sebagai berikut:

Persamaan Struktur Neraca :  A = K + E

Persamaan Struktur NeracaB + PK = P + PT

Kedua persamaan tersebut mempunyai hubungan sebagai berikut : bertambahnya P menyebabkan bertambahnya E, sebaliknya berambahnya B menyebabkan berkurangnya E.

Sehingga akan menghasilkan formulasi sebagai berikut :

A = K + E (P + PT) – (B + PK)

Atau

A + B + PK = K + E + P + PT

Persamaan Dasar Akuntansi yang digunakan sbg dasar pencatatan berpasangan dalam Akuntansi Keuangan Daerah , yang pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi realisasi anggaran berdasarkan basis kas adalah sbg berikut :

A + B + PK = P + PT

Transaksi – transaksi yang tidak mempengaruhi kas dan secara otomatis tidak mempengaruhi rekening – rekening di LRA, akan mempengaruhi neraca secara langsung dengan persamaan sebagai berikut :

A = K + E

Persamaan Akuntansi untuk Neraca

Persamaan struktur Neraca Daerah menunjukkan hubungan antara Aset (A) di satu sisi dengan Kewajiban (K) dan Ekuitas Dana (E) pada sisi yang lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

atau

A = K + E

Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

            Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:
a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi public.

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

            Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sector public.

Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.




Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter